TUGAS 3 TEORI ORGANISASI UMUM #1

Pengertian Birokrasi.




Birokrasi menurut bahasa sehari-harinya institusi untuk melayani kepentingan masyarakat. Kalau menurut pengertian umumnya kata Birokrasi itu berasal dari kata bureaucracy. Kata itu bureau + cracy yang memiliki rantai comando dengan bentuk piramida. Piramida disini yaitu urutan para orang yang berada di tingkat bawah dibandingkan dengan yang tingkat atas. Birokrasi ini sangat umum ditemukan hal - hal yang bersifat pemerintahan atau kepemiliteran.



Birokrasi dalam kesehariannya dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, dan pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan yang diperankan birokrasi tidaklah bisa menjelaskan orientasi birokrasi.
Pola patron-client yang kental menjadikan ciri birokrasi menjadi berdampak mematikan inisiatif masyarakat, kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena praktek birokrasi yang terlalu hirearkis sehingga keputusan selalu ada di pejabat atas. Hal ini akan berakibat juga kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi dalam memberikan pelayanan menjadi kurang, sehingga pelayanan dinilai oleh masyarakat menjadi lamban dan berbelit-belit. Disisi lain terjadilah pelayanan yang high cost karena agar cepat client diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sengaja dibuat agar menyulitkan pelanggan.
Birokrasi di Indonesia masih tampak menjaga jarak sosial (social distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna jasa layanan, sehingga rakyat nyaris dalam situasi yang tidak berdaya (powerless) dan tidak memiliki pilihan. Dengan kondisi yang demikian itulah maka penerapan organisasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan akan sulit dilakukan. Budaya dasar birokrasi lebih banyak bersandar padaetos feodalisme.
Lalu pertanyaanya bagaimana upaya yang dilakukan agar birokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Jawabannya harus dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika.



Upaya reformasi yang berkaitan dengan proses dan prosedur relatif lebih mudah dilakukan, karena sebagian besar berkait dengan proses administrasi, akan tetapi yang lebih fundamental adalah bagaimana melakukan perubahan sikap dan perilaku, sehingga birokrasi sebagai mesin pemerintah dapat berjalan dengan baik menuju ke tujuan yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan moral dan etika.


KEUNTUNGAN BIROKRASI



Lebih efisien karena memiliki kekuatan tersendiri.

Sangat ideal dan cocok untuk memperkecil pengaruh dari politik dan pribadi di dalam keputusan-keputusan organisasi.

Menjadi wujud terbaik organisasi karena membiarkan memilih pejabat-pejabat dan yang lainnya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan yang bertanggung jawab untuk siapadan atas apa yang dilakukannya.

KELEMAHAN BIROKRASI


Kelemahan tentang birokrasi umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya.

Dalam realitanya, birokrasi yang menggejala saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.






BIROKRATISME

Pengertian birokratisme mengacu pada sifat keterpakuan pada rutinitas, penolakan terhadap inovasi, keengganan memikul tanggung jawab, kekakuan dalam menerapkan aturan, dan kecenderungan menunda pekerjaan (Dawam Raharjo; Prisma, 1986). Selain sebagai acuan pemahaman, pengertian ini dapat juga dijadikan pegangan dalam evaluasi dan perbaikan.Contoh mudahnya, Bila seharusnya di Kantor Desa untuk membuat KTP adalah 1 Minggu, namun pada kenyataannya ternyata lebih lama, itu termasuk Birokratisme. Kalau jadi lebih cepat itu juga Birokratisme.
Birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap. (Nogi Hessel Tanglilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia) Terlebih lagi, cukuplah sulit untuk melenyapkannya dengan satu pukulan. Tetapi bila birokratisme, seperti yang dikatakan oleh resolusi Komite Pusat, mengancam untuk memisahkan partai dari massa dan oleh karenanya melemahkan karakter kelas dari partai, maka perjuangan melawan birokratisme tidak mungkin berasal dari pengaruh-pengaruh non-proletar. Sebaliknya, aspirasi partai untuk menjaga karakter proletarnya niscaya harus melahirkan resistensi terhadap birokratisme. Tentu di bawah kedok resistensi ini, berbagai tendensi yang keliru, tidak sehat, dan berbahaya dapat memanifestasikan diri mereka. Dan mereka tidak dapat diungkapkan tanpa menganalisa dengan metode Marxis isi ideologi mereka. Akan tetapi, mengidentifikasikan resistensi terhadap birokratisme sebagai sebuah kelompok yang menjadi kendaraan untuk pengaruh asing adalah sendirinya menjadi “kendaraan” untuk pengaruh birokratis.





DAFTAR PUSTAKA :

1. Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta : Indie Book Corner.
2. Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1989. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
3. Pasolong, Harbani. 2004. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Alfabeta. 4. Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.